Perdagangan Intenasional
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.
Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut.
- Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan
- Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara kenegara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
- Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.
Faktor pendorong Perdagangan Internasional
Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :
- Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
- Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.
Faktor yg mempengaruhi
a. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa terbatas.
b. Adanya manfaat yang diperoleh dari adanya perbedaan harga.
c.
Adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara,
misal Indonesia memiliki banyak sumber minyak bumi tapi memerlukan
tenaga ahli yang handal untuk mengambilnya.
d.Perbedaan sosial budaya.
e. Perbedaan selera masyarakat
f. Adanya sarana komunikasi dan transportasi.
Tujuan Perdagangan Internasional
1. membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan dan kelaparan
2. membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan di bidang ekonomi
3. memajukan perdagangan
4. mempercepat pertumbuhan ekonomi
5. meningkatkan kestabilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan
6. memelihara ketertiban dan perdamaian dunia
7. meningkatkan dan memperat tali persahabatan antarbangsa di dunia.
Manajemen Transportasi
Manajemen Transportasi bertujuan untuk memberikan cara yang optimal untuk mendistribusikan sumber yang dimiliki ke lokasi / demand berasal. Jika membicarakan transportasi
maka akan berkaitan dengan masalah distribusi. Distribusi harus diatur
dengan baik sehingga operasional akan menjadi efektif. Efektivitas
operasional akan memberikan efisiensi bagi perusahaan yang nantinya
mampu menekan biaya sehingga akan berpengaruh dalam menciptakan
competitive
Peti Kemas
PENGERTIAN
Peti kemas / container
merupakan gudang kecil yang berjalan untuk mengangkut barang dari satu
tempat ke tempat lain harus bersama-sama alat pengangkutnya yakni, kapal
truk atau kereta api sampai ke tempat yang dituju, biasanya ke gudang
pemilik barang (exporter dan importer). Penggerakan container dari satu
tempat lain tanpa adanya pembatasan territorial / wilayah pembawa muatan
di dalamnya (cargo) secara aman, efisien serta dapat dipindah-pindahkan
dari jenis angkutan yang satu ke jenis angkutan yang lain, tidak
diperlukan membongkar lagi isi muatannya, Oleh karena itu container
harus dalam kondisi laik laut (sea worthy) mampu menagan getaran pada
waktu dalam pengangkutan di jalan raya, rel kereta api ataupun di depot
dengan iklim dan suhu yang berbeda-beda, Bentuk-bentuk container sudah
ada ukurannya yang diakui oleh dunia international, namun ada kalanya
untuk keperluan khusus, bentuknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan
para pemakai, antara lain : 1. untuk militer (army container) 2. untuk
logistik (oil offshore) 3. untuk office dan logistik (building &
road project contractor). Untuk bentuk khusus ini tidak ada dalam
pasaran bebas, biasanya harus dipesan pada produsen.
Peti kemas (Ingggris: ISO container) adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization (ISO) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan diberbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta api dan kapal petikemas laut.
Salah satu keunggulan angkutan peti kemas adalah intermodalitynya dimana peti kemas bisa diangkut dengan truk peti kemas, kereta api dan kapal petikemas. Hal inilah yang menyebabkan peralihan
angkutan barang umum menjadi angkutan barang dengan menggunakan peti
kemas yang menonjol dalam beberapa dekade terakhir ini. Hal ini juga
terlihat pada pelabuhan-pelabuhan kecil yang sudah menunjukkan trend
peralihan ke peti kemas karena alasan keekonomian terutama dalam
kaitannya kecepatan bongkar muat dan biaya yang lebih rendah.
JENIS
Berbagai variasi bentuk peti kemas digunakan untuk barang-barang yang spesifik namun menggunakan ukuran yang standar untuk mempermudah handling dan perpindahan moda angkutan.
Jenis peti kemas
- Peti kemas barang umum untuk diisi kotak-kotak, karung, drum, palet dls, jenis yang paling banyak digunakan
- Peti kemas tabung gas
- Peti kemas tangki untuk curah cair
- Peti kemas berventilasi untuk barang organik yang membutuhkan ventilasi
- Peti kemas Generator
- Peti kemas berpendingin
- Peti kemas terbuka untuk pengakutan barang curah
- Peti kemas yang diperlengkapi dengan isolasi
- Peti kemas dengan pintu disamping
- Collapsible ISO
Jenis peti kemas Tabung gas, tangki, generator biasanya tidak dilengkapi dengan dinding samping, depan belakang dan atas.
Black Market
PENGERTIAN
Pasar Gelap/ Black Market/ BM (kadang-kadang dikenal sebagai ekonomi bawah tanah atau hitam) adalah perdagangan barang dan jasa
yang bukan merupakan bagian resmi dari ekonomi suatu negara, barang-
barang dari suatu negara diselundupkan masuk ke negara lain sehingga
pajak tidak dibayar, atau kegiatan ilegal, seperti narkoba dan prostitusi. Sektor kegiatan ekonomi yang
melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan
barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal,
seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang;
barang dagangan bisa dicuri; atau barang dagangan barangkali sebaliknya
merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari
pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak
terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar
gelap" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di
luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat
pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar.
Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin
berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian. Bagaimanapun,
pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun
sosialisme. Istilah pasar gelap dalam bahasa inggris dikenal dengan illicit trade (dulu illegal trade, sekarang berusaha untuk dihapus karena tidak sesuai)
SUMBER PASAR GELAP
Sumber
dari semua pasar gelap adalah adanya larangan atau pembatasan
barang-barang tertentu oleh pemerintah sehingga terjadi penyelundupan.
Larangan atau pembatasan pemerintah bisa bermacam-macam cara, larangan
berarti berurusan dengan hukum pidana(contohnya: narkoba, bahan peledak,
senjata). Sedangkan pembatasan bisa berbentuk pajak yang
tinggi(contohnya: rokok, minuman keras), syarat-syarat yang
ketat(maksudnya demi kepentingan kemaslahatan rakyat, contohnya: kayu),
lisensi dan/
atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan dapat menjadi dasar hukum
pemerintah untuk melarang barang bajakan, kuota (contohnya: beras,
gula), dan lain-lain. Sumber dari pasar gelap dapat juga berupa
sembunyi-sembunyi karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat,
seperti prostitusi, barang-barang porno, jimat, ilmu hitam, dan
lain-lain (sebagian besar yang bertentangan dengan norma masyarakat
sudah dibuatkan peraturan pemerintahnya).
HARGA PASAR GELAP
Sebagai akibat bertambahnya pembatasan pemerintah, harga pasar gelap untuk produksi yang bersangkut paut akan
bertambah, seperti yang dikatakan pembatasan mewakili berkurangnya penawaran dan bertambahnya kemungkinan rugi pada bagian penawar, penjual, dan seluruh makelar. Menurut teori penawaran dan permintaan, kekurangan penawaran—membuat produk lebih langka—akan
menaikkan harga, lainnya sama. Demikian pula, penyelenggaraan
pembatasan yang bertambah akan menaikkan harga untuk alasan yang sama.
Barang
yang diperoleh secara ilegal bisa mendapat 1 atau 2 tingkat harga.
Mungkin akan kurang mahal daripada harga pasar (resmi) karena penawar
tak mengadakan harga biasa dari produksi atau membayar pajak yang biasa.
Kemungkinan lain, produk yang dipasok ilegal bisa lebih mahal daripada
harga normal, karena produk yang dibicarakan sulit didapat dan mungkin tak tersedia resmi.
Dalam
hal-hal terdahulu, bagaimanapun, kebanyakan orang mungkin melanjutkan
membeli produk yang dibicarakan dari penawar resmi, karena sejumlah
alasan:
Konsumen mungkin merasa bahwa pemasok pasar gelap mengadakan bisnis
secara tak bermoral (walau kritik ini bisa meluas ke penawar legal
juga).
Konsumen mungkin berhak lebih mempercayai pemasok resmi, karena mereka
berdua lebih mudah berkontak bila salah dalam produk dan lebih mudah
menyelenggarakan akuntabel.
Di beberapa negara, merupakan serangan kejahatan membawa barang curian, faktor yang akan discourage pembeli.
Di
kasus terkemudian tentang pasar gelap untuk barang yang dengan mudah
tak tersedia melalui saluran resmi, pasar gelap akan tumbuh subur jika
konsumen meminta meski kemudian berlanjut. Dalam kasus pelarangan resmi
produk bahwa segmen besar masyarakat memandangnya tak berbahaya meski
karena kedudukan legalnya, seperti di bawah pelarangan alkohol di AS,
pasar gelap akan berhasil, dan pemasar gelap sering menginvestikan
kembali keuntungan dalam aturan berjenis-jenis yang luas dari kegiatan
tak resmi yang melebihi item "tak berbahaya" yang asli.
Harga
pasar gelap bisa dikurangi dengan menghilangkan pembatasan legal yang
relevan, demikian penawaran bertambah. Orang-orang yang menganjurkannya
di dunia sekuler mungkin percaya bahwa pemerintah harus mengakui
kejahatan yang lebih sedikit agar memfokuskan usaha pelaksanaan hukum
pada bahaya pada masyarakat. Bagaimanapun, ini bisa dilihat oleh
sejumlah orang sebagai persamaan kejahatan terlegalisasi agar mengurangi
jumlah kejahatan "resmi" dengan kata lain, kelonggaran bahwa dalam
pandangan mereka hanya membuat barang lebih jelek. Sebagai kemungkinan
lain, pemerintah busa mencoba mengurangi permintaan. bagaimanapun,
secara ekonomis ini keluar dari kebiasaan dan tak semudah proses
sebagaimana menurunya penawaran.
Grey Market
Ekonomi
istilah abu-abu Namun, mengacu pada pekerja yang dibayar di bawah meja,
tanpa membayar pajak pendapatan atau kontribusi untuk layanan publik
seperti Jaminan Sosial dan Medicare. Hal ini kadang-kadang disebut
sebagai ekonomi bawah tanah atau "ekonomi tersembunyi."
Kadang-kadang istilah pasar gelap yang digunakan untuk menggambarkan rahasia, yang tidak diatur (walaupun sering teknis hukum) perdagangan berjangka komoditas.
Barang
masuk ke wilayah suatu negara secara legal namun kemudian ia tidak
mengikuti jalur- jalur resmi perdagangan di negara tersebut.
Hal
ini dapat dianggap sebagai jenis ketiga dari "pasar abu-abu" karena
hukum, namun diatur dan mungkin tidak dimaksudkan atau secaraeksplisit
resmi oleh produsen.
Deskripsi
Tidak seperti pasar gelap
barang, abu-abu-pasar barang adalah legal. Namun, mereka dijual di luar
jalur distribusi normal oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak
memiliki hubungan dengan produsen barang.Sering bentuk impor paralel
terjadi ketika harga barang secara signifikan lebih tinggi di satu
negara dari yang lain. Situasi ini biasanya terjadi dengan peralatan
elektronik seperti kamera . Pengusaha
membeli produk mana tersedia dengan harga murah, sering di ritel tetapi
kadang-kadang di grosir, dan impor secara hukum kepada target market.
Mereka kemudian menjualnya dengan harga yang cukup tinggi untuk
memberikan keuntungan tetapi di bawah harga pasar normal.
International upaya untuk mempromosikan perdagangan bebas , termasuk mengurangi tarif dan harmonisasi standar nasional, memfasilitasi bentuk arbitrase
ketika produsen berusaha untuk menjaga harga yang sangat berbeda.
karena sifat pasar abu-abu, sulit atau tidak mungkin untuk melacak
jumlah penjualan yang tepat pasar abu-abu.
Grey-pasar barang seringkali baru, tetapi beberapa barang pasar abu-abu adalah barang bekas
Sebuah pasar barang bekas kadang-kadang dijuluki Pasar Hijau.
Mengimpor
item tertentu secara terbatas seperti obat resep atau senjata api akan
dikategorikan sebagai pasar gelap, karena akan penyelundupan barang ke
negara target untuk menghindari pajak impor. Suatu konsep yang
berhubungan adalah bootlegging , penyelundupan atau pengangkutan barang diatur tinggi, khususnya minuman beralkohol .Istilah "bootlegging" juga sering diterapkan pada produksi atau distribusi palsu atau dinyatakan melanggar barang. Grey pasar kadang-kadang dapat mengembangkan untuk memilih video game konsol dan judul yang melampaui permintaan sementara pasokan dan toko-toko kehabisan stok, hal ini terjadi terutama selama musim liburan . item populer lain, seperti boneka juga dapat dipengaruhi. Dalam situasi seperti harga pasar abu-abu mungkin lebih tinggi daripada produsen disarankan harga eceran . Online situs lelang seperti eBay telah memberi kontribusi pada munculnya pasar gelap video game.
Pihak-pihak
yang paling terkait dengan pasar abu-abu biasanya agen resmi atau
importir, atau item pengecer di pasar sasaran.Seringkali ini adalah anak
perusahaan produsen nasional, atau perusahaan terkait. Sebagai
tanggapan terhadap kerusakan yang dihasilkan untuk keuntungan mereka dan
reputasi, produsen dan rantai distribusi resmi mereka sering akan
berusaha untuk membatasi pasar abu-abu. tanggapan tersebut dapat
melanggar hukum persaingan , terutama di Uni Eropa. Produsen atau pemegang lisensi mereka sering berusaha untuk menegakkan merek dagang atau hak milik intelektual-
hak terhadap pasar abu-abu. hak tersebut dapat dilakukan terhadap
impor, penjualan dan / atau iklan impor abu-abu. Pada tahun 2002, Levi Strauss , setelah setahun melawan hukum-4, dicegah Inggris supermarket Tesco dari pasar menjual celana jins abu-abu. Namun, hak tersebut dapat dibatasi. Contoh pembatasan tersebut termasuk jual doktrin pertama di Amerika Serikat dan doktrin kelelahan hak di Uni Eropa.
Ketika abu-abu-pasar produk diiklankan di Google , eBay
atau situs web lain yang sah, dimungkinkan untuk permohonan penghapusan
dari setiap iklan yang melanggar undang-undang merek dagang atau hak
cipta. Hal ini dapat dilakukan secara langsung, tanpa keterlibatan
profesional hukum. eBay
, misalnya, akan menghapus daftar produk seperti itu bahkan di
negara-negara di mana mereka membeli dan menggunakan tidak melanggar
hukum.Produsen mungkin menolak untuk memasok distributor dan pengecer
(dan dengan produk komersial, konsumen) bahwa perdagangan barang-pasar
abu-abu. Mereka juga mungkin lebih luas membatasi pasokan di pasar di
mana harga rendah.
Produsen
dapat menolak untuk menghormati garansi dari item yang dibeli dari
sumber abu-abu-pasar, dengan alasan bahwa harga yang lebih tinggi di
pasar non-abu-abu mencerminkan tingkat pelayanan yang lebih tinggi
meskipun pabrik tidak tentu kendali mereka sendiri harga untuk
distributor. Atau, mereka dapat memberikan layanan garansi hanya dari
anak perusahaan produsen di negara tujuan impor, bukan negara ketiga
dialihkan mana barang abu-abu yang akhirnya dijual oleh distributor atau
pengecer. Ini respon ke pasar abu-abu jelas terlihat dalam barang
elektronik. hukum lokal (atau permintaan pelanggan) tentang distribusi
dan kemasan (misalnya, bahasa pada label, unit pengukuran, dan
pengungkapan gizi pada bahan makanan) dapat dibawa ke dalam bermain,
seperti dapat nasional standar sertifikasi untuk barang tertentu.
Produsen
dapat memberikan nomor model yang sama item yang berbeda di negara yang
berbeda, meskipun fungsi item tersebut adalah identik, sehingga mereka
dapat mengidentifikasi impor abu-abu. Produsen juga dapat menggunakan
kode batch untuk memungkinkan pelacakan yang sama impor abu-abu.
importir paralel pasar sering de-kode produk untuk menghindari
identifikasi pemasok.
Di
Amerika Serikat, pengadilan telah memutuskan bahwa decoding yang cacat
produk adalah perubahan material, rendering produk dilanggar. importir
paralel pasar telah bekerja di sekitar keterbatasan ini dengan
mengembangkan teknik removal baru.
Pengembangan kode wilayah DVD , dan setara regional lockout
teknik dalam media lain, merupakan contoh fitur teknologi yang
dirancang untuk membatasi arus barang antara pasar nasional, secara
efektif melawan pasar abu-abu yang dinyatakan akan berkembang. Hal ini
memungkinkan studio film dan pencipta konten lainnya untuk biaya yang
lebih untuk produk yang sama di satu pasar daripada di lain atau menahan
alternatif produk dari beberapa pasar untuk waktu tertentu. kelompok
advokasi konsumen berpendapat bahwa diskriminasi terhadap
konsumen-pembebanan harga yang lebih tinggi pada objek yang sama hanya
karena tempat mereka tinggal-tidak adil dan anti-kompetitif.Sejak itu
mengharuskan pemerintah untuk undang-undang untuk mencegah warga mereka
dari pembelian barang dengan harga lebih murah dari pasar lainnya, dan
karena hal ini jelas tidak dalam kepentingan warga negara mereka, banyak
pemerintah di negara-negara demokrasi telah memilih untuk tidak
melindungi teknologi anti-kompetitif seperti wilayah DVD -coding.
Underground Economy
Di
media masa dan elektronik, seringkali kita disuguhi dengan
berita-berita seputar penyelundupan barang konsumsi masyarakat ke luar
negeri, seperti kayu, beras, gula, dan sebagainya. Tampaknya berita
semacam ini tidak hanya menghiasi media masa kita. Di Negara lain,
juga mengalami hal yang sama. Kita sering mendengar kasus-kasus
masuknya barang tekstil dan elektonik dari China masuk ke Indonesia
tanpa melalui pintu bea cukai, yang pada akhirnya menyebabkan
terjadinya ketidaksamaan pencatatan nilai impor negara kita dari Cina
dan nilai ekspor negara tersebut ke Indonesia. Uraian singkat tersebut
sebagai prolog sekaligus contoh dari adanya fenomena underground economy.
Underground economy mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi baik legal maupun illegal yang tidak dilaporkan. Secara sederhana, underground economy
mencakup semua aktifitas ekonomi yang secara umum dapat dipungut
pajak ketika dilaporkan kepada kantor perpajakan. Diantara aktifitas
illegal tersebut mencakup pasar illegal, dimana barang dan jasa
diproduksi, di perjualbelikan dan dikonsumsi secara illegal. Aktifitas
ini dikategorikan illegal karena secara hukum memang tidak dibenarkan
(misalnya: peredaran obat terlarang atau aktifitas prostitusi).
Sedangkan aktifitas legal yang termasuk underground economy
berupa barang dan jasa legal yang diperjualbelikan dibawah kondisi
illegal (misalnya: sektor konstruksi yang mempekerjakan karyawan yang
tidak berlisensi). Kelompok pertama (aktifitas illegal yang masuk ranah underground economy) biasa dikenal sebagai black market, sedangkan kelompok kedua (aktifitas legal yang masuk underground economy) biasa dikenal sebagai grey market.
Selain itu, transaksi-transaksi yang tidak terlapor seperti illegal
logging, illegal mining, aktifiitas penyelundupan solar, banyaknya
unit kegiatan usaha yang tidak berbadan hukum juga indikasi terjadinya
aktifitas underground economy. Aktifitas black market sendiri dibagi menjadi dua (chart 1), yaitu unproductive black market, yaitu black market,
dimana tidak ada nilai tambah yang diciptakan,seperti penyewaan
pembunuh bayaran dan perdagangan barang curian. Yang kedua adalah productive black market,
dimana penjual dan pembeli mendapat keuntungan dari perdagangannya,
dan tidak satupun dari mereka yang memiliki kepentingan lain (iri,
ikut campur, kepentingan moral) untuk menghentikannya. Dalam tulisan
singkat ini yang masuk area underground economy adalah kegiatan productive black market,
meskipun dalam konsep dan definisi neraca nasional hal ini masuk dlm
kategori teori produksi, namun sering tidak dimasukkan dalam
perhitungan karena alasan statistic (susah pendataannya). Sebagai
ilustrasi untuk mengetahui kaitan underground economy dengan
konsep ekonomi lainnya divisualisasikan di chart 2. Menurut cowell
(1990) dalam montreal economy institute (2007). Garis I,membatasi area
produksi dan nonproduksi (missal transfer/pemberian barang hasil
produksi). Garis II, mengukur/meliputi PDB (official GDP). Sedangkan
garis III, membatasi daerah underground ekonomi dengan area unproductive black market. Daerah irisan g merupakan area underground economy yang tertangkap dalam perhitungan PDB. Himpunan bagian mencakup kegiatan irregular economy yang tidak terjaring dalam PDB (productive black market). Sedangkan himpunan bagian merupakan daerah yang mencakup kegiatan unproductive black market. Jadi, yang termasuk area underground economy adalah area g dan d, yang meliputi: produksi barang dan jasa,baik legal dan ilegal, yang dijual atau dibeli secara illegal.
Besaran nilai underground economy di beberapa negara bervariasi. Menurut beberapa peneliti (Enste dan DR Schneider (2002)), dari tahun 1998-2000, persentase underground economy
terhadap PDB untuk negara berkembang, transisi, dan negara maju
berturut-turut sebesar 35% - 44%; 21% - 30%; 14% - 16%. Kegiatan ini
tidak pernah dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan. Sehingga masuk
dalam criteria penyelundupan pajak (tax evasion).Terdapat hubungan
negative antara kemajuan suatu negara dengan besaran underground economy.
Semakin maju suatu negara, yang diindikasikan dengan terjaminnya
kepastian hukum, rendahnya pajak yang diterapkan, kuatnya system hukum,
maka besaran dari underground economy akan berkurang.
Sebaliknya di negara-negara berkembang, meskipun sulit diperkirakan
besaran tersebut (karena kelangkaan data), namun diyakini besaranya
lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara maju. Di
Indonesia sendiri, besaran underground economy masih berada di level 21% lebih selama kurun tahun 2000 - 2003 (menurut Korean institute of public finance).
Tabel besarnya underground economy terhadap PDB beberapa negara Asia (%).
|
Negara/Tahun
|
1992/2000
|
2000/2001
|
2002/2003
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
|
Bangladesh
|
35,6
|
36,5
|
37,7
|
|
Kamboja
|
50,1
|
51,3
|
52,4
|
|
Hongkong
|
16,6
|
17,1
|
17,2
|
|
Indonesia
|
19,4
|
21,8
|
22,9
|
|
Korea
|
27,5
|
28,1
|
28,8
|
|
Malaysia
|
31,1
|
31,6
|
32,2
|
|
Thailand
|
52,6
|
53,4
|
54,1
|
|
Singapura
|
13,1
|
13,4
|
13,7
|
Sumber : korean institute of public finance
Apabila
dibandingkan dengan singapura, posisi Indonesia masih kalah. Hal ini
juga sejalan jika kita sandingkan dengan indikator lainnya, misalkan
indeks CPI (corruption perception index) tahun 2009 yang
dipublikasikan oleh transparenscy international. Indonesia peringkat
116, sedangkan singapura peringkat 3. Singapura dengan keterbatasan
luas wilayah dan SDA, justru memiliki posisi dan peran yang sangat
strategis dalam kancah perekonomian global. PDB nya saja jauh
melampaui Indonesia.
Metode pengukuran underground economy
Sangat
sulit untuk mendeteksi adanya underground economy. Â Beberapa ekonom
menggunakan metoda pendekatan yang belum tentu sama satu sama lain.
Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai underground economy adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan langsung. Melalui survey terhadap pelaku di kegiatan yang masuk kategori underground economy.
b.Â
Pendekatan moneter. Biasanya transaksi-transaksi yang masuk kategori
underground economy menggunakan uang cash dalam pembayarannya. Jika
money supply, baik cash maupun deposit bank meningkat melebihi dari
nilai transaksi-transaksi yang terlapor, maka selisihnya digunakan
untuk mengestimasi besaran underground economy.
c. Pendekatan diskrepansi dalam official statistic.
Menghitung selisih antara jumlah pengeluaran dan pendapatan dalam
neraca nasional. Selain itu juga menggunakan penurunan tingkat
partisipasi angkatan kerja sebagai pendekatannya.
d.Â
Pendekatan konsumsi listrik. Apabila pertumbuhan konsumsi listrik
melampaui pertumbuhan ekonomi (aktivitas perekonomian), maka dapat
digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan underground economy.
e. Pendekatan dengan metode MIMIC (multiple indicator multiple causes).
Metode ini memanfaatkan ilmu ekonometrika, yaitu dengan membangun
suatu model matematik yang melibatkan beberapa indicator terkait
underground ekonomi (partisipasi angkatan kerja, currency, dsb).
Kemunculan
underground economy, ditengarai terjadi karena didorong oleh beberapa
penyebab, diantaranya adalah; tingginya beban pajak, intensitas
peraturan yang berlaku (misalnya: dinamika pasar kerja), transfer
sosial, ketidakpercayaan terhadap lembaga publik.
Bagaimana dampak underground economy
terhadap perekonomian? Karena diyakini bahwa transaksi-transaksi
tersebut bernilai sangat besar. Bagi pemerintah, jelas ini akan
merugikan, karena pajak yang seharusnya dapat diperoleh menjadi tidak
tercapai. Akibatnya pendapatan pemerintah akan berkurang. Lalu,
bagaimana pengaruhnya terhadap statistic (angka) resmi? Tentunya akan menjadikan statistic yang diperoleh dari survei-survei menjadi menyesatkan (misleading). Termasuk diantaranya angka pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendapatan.
Meskipun aktifitas underground economy terkesan bernada negatif, akan tetapi tetap memiliki arti penting dalam perekonomian. Lalu, apa kaitan antara underground economy dengan pertumbuhan ekonomi (aktifitas ekonomi)? Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa underground economy sendiri merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Tentunya sirkulasi uang yang berputar di sektor underground economy ini pada gilirannya akan mempengaruhi sector ekonomi yang tercakup dalam PDB (official economy). Mata rantai ekonomi yang tercipta dari munculnya aktifitas-aktifitas underground economy,
mulai dari bagian hulu sampai hilir, semuanya membentuk nilai tambah
masing-masing. Nilai tambah yang  tercipta ini, sebagai kompensasi
penggunaan (balas jasa) faktor produksi yang pada gilirannya akan
memicu peningkatan demand. Sehingga akan membentuk keseimbangan pasar baru (supply demand). Akibatnya akan terjadi peningkatan produksi barang dan jasa (ekonomi tumbuh).
|
Penyelundupan
Pasar
gelap maupun pasar abu-abu sangat erat kaitannya dengan penyelundupan.
Penyelundupan adalah semua bentuk proses memperoleh barang yang
dilarang/dibatasi tersebut menggunakan cara-cara yang melanggar hukum,
oleh karena itu barang-barang yang terdapat di pasar gelap biasanya
adalah barang hasil penyelundupan.
Penyelundupan
tanpa tujuan lain kecuali untuk memperoleh uang dalam jumlah besar
yangmerupakan jenis tindakan kriminal. Benar, barang selundupan bisa
dijual lebih murah dan karena itu menguntungkan konsumen. Tapi
keuntungan konsumen ini merugikan setidaknya tiga pihak: negara,
produsen barang serupa, dan pedagang yang jujur. Karena itu, dalam
jangka waktu tertentu, penyelundupan akan
menghancurkan industri produk yang diselundupkan, menjadikan pemerintah
kehilangan pendapatan yang mestinya harus dikembalikan kepada rakyat
(kalau tak Dikorupsi).
Hukum Internasional
PENGERTIAN
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional
Hukum
internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum
antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada
kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja
zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan
pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota
masyarakat bangsa-bangsa atau negara.
Hukum
Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:
(i) negara dengan negara
(ii) negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.
Hukum
Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan
internasional) yang bukan bersifat perdata.
Definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde :
“ hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum
yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan
peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh
karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu
dengan lainnya, serta yang juga mencakup :
1. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;
2. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities)
sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum
bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional” (Phartiana, 2003; 4)
Mochtar
Kusumaatmadja mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan
kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan
yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan
negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan
negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)
Berdasarkan
pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh
gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum
internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku,
hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau
obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan
kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya
Tindak Pidana Kepabeanan
Berdasarkan
Undang-undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Keputusan Presiden
No. 109 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
No.23/2004 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 302/KMK.01/2004, tugas
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah :
• Pelayanan dan Pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia;
• Pemungutan Penerimaan Negara berupa Bea Masuk (dan Cukai).
Fungsi pelayanan adalah
tugas DJBC untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen dengan
efisien dan efektif, tidak ada ekonomi biaya tinggi, mendorong
peningkatan perdagangan dan daya saing. Fungsi pengawasan
terutama pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi
kepentingan masyarakat dari upaya-upaya memasukkan barang yang dapat
merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat, merugikan konsumen, dan
membahayakan keamanan negara. Pengawasan juga mengandung makna tugas
pemerintah yang dalam hal ini DJBC untuk melindungi industri dalam
negeri dari masuknya barang-barang ilegal dan dumping, serta tugas untuk
melancarkan ekspor Indonesia, dan mencegah ekspor ilegal baik fisik
ataupun hanya dokumen. Fungsi pemungutan adalah untuk
mengoptimalkan penerimaan negara dari Bea Masuk & PDRI (Pajak Dalam
Rangka Impor), serta mencegah kebocoran penerimaan negara, agar target
yang sudah ditetapkan APBN tercapai.
Dengan demikian jelas
betapa besar dan berat tugas dan tanggungjawab DJBC, khususnya dalam
mencegah dan menindak tegas pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan
yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam arti luas, yaitu finansial,
keamanan, kesehatan, gangguan perdagangan dan industri/investasi dalam
negeri, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
